Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Sulut hingga Maret 2025: Tomohon tertinggi, Bolsel terendah

ZONAUTARA.com – Berdasarkan data yang diakses melalui Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan pola khas awal tahun fiskal.

Dari 14 wilayah administratif yang dianalisis (data Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dapat diakses), rata-rata realisasi pendapatan hingga Maret 2025 berkisar 10 hingga 20% . Kota Tomohon mencatat capaian tertinggi sebesar 20.62% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terendah yakni 9.11%.

Capaian pendapatan daerah

Dari olah data menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan daerah adalah Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) , yang kontribusinya mencapai 70–90% dari total pendapatan .

Sebagai contoh, Kota Tomohon jumlah pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp599,79 miliar yang sudah direalisasikan hingga Maret sebesar Rp141,16 miliar (23,53%), menjadi faktor utama tingginya capaian keseluruhan Pemkot Tomohon.

Kabupaten Bolsel meskipun anggaran TKDD besar (Rp814,20 miliar), namun realisasi hanya Rp76,65 miliar (9,41%). Kondisi ini diduga karena lambatnya penyerapan dana transfer pusat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi masih dominan rendah. Kota Manado yang menargetkan PAD tertinggi sebesar Rp521,50 miliar, tetapi realisasinya baru Rp109,66 miliar (21,03%), sebagian besar berasal dari pajak daerah.

Tabel Pendapatan Daerah di Sulut hingga Maret 2025 (dalam miliar rupiah)

Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase (%)
BITUNG	864.83	158.81	18.36
BOLMUT	631.27	114.12	18.08
BOLSEL	852.68	77.71	9.11
BOLTIM	616.53	72.34	11.73
KOTAMOBAGU	688.26	126.03	18.31
MANADO	1764.50	350.25	19.85
MINAHASA	1380.29	240.12	17.40
MINSEL	1050.87	175.48	16.70
MINUT	1057.17	147.62	13.96
MITRA	702.45	104.35	14.86
SANGIHE	903.67	162.26	17.96
SITARO	586.01	110.74	18.90
TALAUD	861.71	143.23	16.62
TOMOHON	717.67	148.02	20.62

Tren dan anomali

Sebagian besar wilayah menunjukkan pola serupa:

1. Belanja Pegawai Relatif Tinggi: Rata-rata realisasi belanja pegawai mencapai 20–25%, seperti di Kota Bitung (26,55%) dan Kabupaten Sitaro (24,73%), yang mencerminkan prioritas alokasi gaji dan tunjangan ASN.
2. Penyerapan Modal Sangat Rendah: Beberapa daerah seperti Kabupaten Minahasa (realisasi belanja modal 0% ) dan Bolsel (0,11% ) mengalami keterlambatan eksekusi proyek infrastruktur atau investasi fisik.
3. Anomali Retribusi Daerah: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mencatat persentase realisasi retribusi daerah lebih dari 100% yakni 145,26%, kemungkinan ini akibat revisi anggaran atau data entry yang perlu diverifikasi.

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; } canvas { max-width: 100%; height: auto; } .chart-container { position: relative; margin: auto; max-width: 900px; }

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah di Sulut hingga Maret 2025

(dalam miliar Rupiah) Sumber Data: DJPK Kementerian Keuangan RI

const ctx = document.getElementById(‘realisasiPendapatanChart’).getContext(‘2d’); // Data dari file CSV yang telah diunggah const dataRealisasi = { labels: [ ‘Tomohon’, ‘Manado’, ‘Sitaro’, ‘Bitung’, ‘Kotamobagu’, ‘Bolmut’, ‘Minahasa’, ‘Minsel’, ‘Talaud’, ‘Minut’, ‘Mitra’, ‘Sangihe’, ‘Boltim’, ‘Bolsel’ ], datasets: [{ label: ‘Persentase Realisasi (%)’, data: [ 20.62, 19.85, 18.90, 18.36, 18.31, 18.08, 17.40, 16.70, 16.62, 13.96, 14.86, 17.96, 11.73, 9.11 ], backgroundColor: function(context) { const value = context.dataset.data[context.dataIndex]; if (value === Math.max(…[ 20.62, 19.85, 18.90, 18.36, 18.31, 18.08, 17.40, 16.70, 16.62, 13.96, 14.86, 17.96, 11.73, 9.11 ])) return ‘#28a745’; // Hijau untuk tertinggi if (value === Math.min(…[ 20.62, 19.85, 18.90, 18.36, 18.31, 18.08, 17.40, 16.70, 16.62, 13.96, 14.86, 17.96, 11.73, 9.11 ])) return ‘#dc3545’; // Merah untuk terendah return ‘#007bff’; }, borderColor: ‘#ffffff’, borderWidth: 1 }] }; new Chart(ctx, { type: ‘bar’, data: dataRealisasi, options: { responsive: true, plugins: { legend: { display: false }, tooltip: { callbacks: { label: function(context) { return context.parsed.y.toFixed(2) + ‘%’; } } }, title: { display: true, text: ‘Bawa cursor di bar untuk melihat nilainya’, padding: { top: 10, bottom: 30 } }, annotation: { annotations: { high: { type: ‘label’, xValue: ‘Tomohon’, yValue: 20.62, backgroundColor: ‘rgba(40, 167, 69, 0.8)’, content: [‘Tertinggi: TOMOHON (20.62%)’], font: { weight: ‘bold’ }, padding: 6, borderRadius: 4, yAdjust: -15 }, low: { type: ‘label’, xValue: ‘Bolsel’, yValue: 9.11, backgroundColor: ‘rgba(220, 53, 69, 0.8)’, content: [‘Terendah: BOLSEL (9.11%)’], font: { weight: ‘bold’ }, padding: 6, borderRadius: 4, yAdjust: -15 } } } }, scales: { x: { ticks: { autoSkip: false, maxRotation: 45, minRotation: 45 } }, y: { beginAtZero: true, title: { display: true, text: ‘Persentase (%)’ } } } } });

Perlu diingat

Portal DJPK merupakan sumber resmi data APBD yang wajib dilaporkan pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 90/2016 tentang Pengelolaan Data APBD. Namun, beberapa catatan penting harus diperhatikan:

1. Potensi anomali : Seperti disebutkan pada laman Portal Data SIKD, “terindikasi anomali” bisa terjadi karena ketidakkonsistenan pelaporan antara sistem pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terjadi pada data untuk Kabupaten Bolmong, sehingga tidak disertakan dalam sajian data kali ini. Begitu juga dengan data realisasi retribusi Bolmut yang jauh melampaui anggaran membutuhkan validasi lebih lanjut.
2. Musim alokasi awal: Realisasi hingga Maret (kuartal pertama) umumnya rendah karena proses lelang dan pencairan dana yang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini selaras dengan panduan teknis DJPK yang menyebutkan bahwa pencapaian optimal biasanya baru terlihat menjelang semester II.
3. Fokus pada Transfer Pusat : Tingginya kontribusi TKDD tercermin dalam dokumen APBD 2025 untuk Kabupaten Minahasa Utara dan Selatan, yang masing-masing dialokasikan Rp1.057,17 miliar dan Rp1.050,87 miliar.

Rekomendasi

1. Percepat eksekusi proyek infrastruktur: Untuk wilayah dengan realisasi belanja modal rendah (seperti Minahasa dan Bolsel), perlu evaluasi ulang tahapan lelang dan koordinasi dengan OPD terkait.
2. Optimalisasi PAD: Wilayah seperti Kotamobagu (realisasi PAD hanya 5,89% ) perlu strategi kreatif meningkatkan pajak dan retribusi, misalnya digitalisasi layanan pajak.
3. Validasi data anomali: Revisi data dengan nilai tidak masuk akal, seperti retribusi Bolmut, agar tidak menyimpulkan kebijakan yang salah.

Realisasi APBD Sulawesi Utara hingga Maret 2025 masih dalam jalur normal untuk kuarter pertama, dengan tantangan utama pada penyerapan belanja modal dan efisiensi PAD.

Data Portal DJPK memberikan transparansi yang baik, namun perlu analisis hati-hati untuk menghindari interpretasi keliru akibat potensi anomali atau keterlambatan pelaporan. Langkah-langkah strategis di atas akan membantu daerah memaksimalkan penggunaan anggaran demi pembangunan berkelanjutan.