Daftar anggota DPRD Bolaang Mongondow Selatan hasil Pemilu 2024

Daftar ini memuat Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hasil Pemilu 2024 sebagimana yang ditetapkan oleh KPU. Perubahan komposisi anggota karena berbagai hal, belum diupdate pada tabel ini.
Daftar ini memuat Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hasil Pemilu 2024 sebagimana yang ditetapkan oleh KPU. Perubahan komposisi anggota karena berbagai hal, belum diupdate pada tabel ini.

ZONAUTARA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, serta menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten.

DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Untuk periode 2024–2029, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beranggotakan 20 orang yang terpilih dari 3 daerah pemilihan (dapil).

Nama LembagaDaerahJenisSistem PemilihanJumlah DapilJumlah AnggotaTempat BersidangAlamat
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanKabupaten Bolaang Mongondow SelatanUnikameralProporsional Terbuka320 orangGedung DPRD Kab. Bolaang Mongondow SelatanKomp. Perkantoran Panango, Bolaang Mongondow Selatan

Pembagian kursi per dapil (Pemilu 14 Februari 2024):

  • Bolaang Mongondow Selatan 1 (Bolaang Uki, Helumo): 7 kursi
  • Bolaang Mongondow Selatan 2 (Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur): 7 kursi
  • Bolaang Mongondow Selatan 3 (Posigadan, Tomini): 6 kursi
    Total: 20 kursi

Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2024–2029 terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua yang dipilih dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di dewan. Susunan pimpinan diharapkan mencerminkan konfigurasi politik daerah dan memperkuat kinerja DPRD dalam mengemban fungsi representasi rakyat.

Dengan komposisi tersebut, DPRD Bolmong Selatan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap program pembangunan, serta memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Share This Article

ATRIBUT DATA

DATA POPULER

ANALISIS DATA